Desa Gelam, 15 April 2025 - Pemerintah Kabupaten Gresik menyelenggarakan kegiatan diskusi tematik secara online yang diikuti oleh berbagai komunitas dan pemerintah setempat " Pemenuhan Hak Anak Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Gresik " banyaknya pekerja migran Indonesia di Kabupeten Gresik sehingga pemerintah melakukan upaya agar anak pekerja migran dapat terpenuhi hak-hak nya sebagai warga negara Indonesia. Pemerintah menyoroti kasus orang tua pekerja migran Indonesia yang tidak berdokumen (undocumented) di Malaysia dan memilih untuk tidak kembali ke Indonesia menciptakan dampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak mereka. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan seperti Hak pengasuhan dan perlindungan terabaikan, terancamnya hak atas pendidikan, akses layanan publik dan layanan hukum terbatas, dampak terhadap psikologis, dan orang tua yang engan kembali karena resiko hukum.

Benar. Pemerintah Kabupaten Gresik menyadari bahwa anak-anak dari keluarga pekerja migran, khususnya yang orang tuanya berstatus undocumented dan menetap di luar negeri seperti Malaysia, menghadapi risiko besar kehilangan hak-haknya. Oleh karena itu, Pemkab Gresik mengupayakan berbagai langkah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan hak anak-anak dengan Pemulangan dan Penanganan Anak, Kolaborasi dengan Kementerian dan Lembaga Nasional, Penguatan Program Desa Migran Produktif (Desmigratif), Penguatan Forum Anak dan PATBM.